Suing the Oligarchy of Ownership and Control of Agricultural Land in Indonesia: A Maqashid Sharia Review of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) Exceeding the Maximum Boundary

This article aims to identify and analyze Land Objects of Agrarian Reform (TORA) on agricultural land that exceeds the maximum limit in positive law Indonesia, as well maqashid sharia future TORA a legal standing for lawsuits against oligarchs control ownership Indonesia. is normative research with statutory conceptual approaches. The results this study indicate Indonesia there are six characteristics Agricultural exceeding limit, namely: (1) subject original owner's rights an individual size one family; (2) divided into two types, namely paddy fields dry land; (3) non-HGU tenure, temporary limited obtained from government entities; (4) violation area; (5) transfer state based forced expropriation; (6) excess given recipient stipulation. In addition, also show rules regarding objects agrarian reform stipulated very compatible spirit sharia, hifz al-mal. perspective contemporary al-mal not only interpreted prevention monopoly exploitation wealth by oligarchic elites, but must be developed philosophically distribution resources society. If linked article, which pillars context making fair equitable manner. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Tanah Objek Reforma Agraria pada tanah pertanian kelebihan batas maksimum dalam hukum positif di serta syariah masa depan sebagai atas gugatan terhadap oligarki penguasaan kepemilikan merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan konseptual. Adapun hasil dari studi menunjukkan bahwa terdapat enam karakteristik yaitu: Subjek hak pemilik asal adalah orang perorangan ukuran satu keluarga; dibedakan menjadi dua jenis yaitu sawah kering; bukan HGU, hak-hak sementara terbatas yang didapat pemerintah badan-badan hukum; terjadi pelanggaran luas tanah; beralih kepada negara berdasarkan pengambilalihan secara paksa; diberikan subjek penerima penetapan pemerintah. Selain itu, juga aturan-aturan tentang objek reforma agraria sebagaimana ketentuan sangat kompatibel Dalam perspektif kontemporer, hanya dimaknai pencegahan monopoli eksploitasi harta para elit oligarki, namun harus dikembangkan filosofis distribusi sumber daya bagi masyarakat. Jika dikaitkan artikel ini, maka salah pilar konteks pembuatan aturan adil merata.